Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Penguatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota se Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum – Provinsi Jawa Timur, di Madiun, pada tanggal 12 – 15 Oktober 2021
Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian dan HAM, membahas tentang Dokumentasi dan Informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional guna memenuhi tuntutan masyarakat untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, tentu perlu adanya membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu serta terintegrasi.
Sumber – sumber dokumentasi dan informasi hukum yang diperoleh antara lain 34 Kementerian, 98 Pemerintah Kota, 34 Pemerintah Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, 43 LNS, 10 Lembaga Negara, 36 LPNK, 542 Sekretariat DPRD, dan 399 PTN/PTS. Sesuai dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terdapat dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
JDHIN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. yang terdiri dari pusat dan anggota JDIHN. Pusat JDHIN sendiri ialah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum, HAM, dan anggota yang wajib melakukan pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran. Tugas JDHIN sendiri ialah untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya serta salah satunya fungsinya ialah Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN.
Menurut Permenhumkan No. 8 tahum 2019 tentang “Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum” menejelaskan tentang instrumen untuk menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi, mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi, dan meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap Informasi hukum. Menurut standar pengolahan dokumen dan informasi hukum terbagi menjadi 3 yaitu, standar website JDIH, standar Metadata, dan Integrasi JDIHN.
ILDIS merupakan aplikasi standar pengolahan dokumen hukum sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 dengan tujuan memfasilitasi anggota JDIHN dalam pengolahan dokumen hukum dalam website JDIHN anggota yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan laporan tahunan pengelolaan JDIH dilakukan setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN dengan mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting JDIHN, serta laporan disampaikan pada setiap bulan Desember [Perpres 33/2012 ttg JDIHN, Pasal 10 ayat (2) huruf f].
JDIH dalam penilaian SPBE ialah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri PAN&RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE (mencabut Peraturan Menteri PAN&RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE), Domain 4 : Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indikator 44 : Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dengan bobot 3,00. aplikasi JDIH sebagai aplikasi umum SPBE telah diusulkan SJIDH dapat menjadi aplikasi umum yang ditetapkan oleh Menteri PANRB di tahun 2021 dan Kementrian Hukum dan HAM menjadi wali layanan SPBE untuk layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sehingga dapat menjadi langkah percepatan transformasi digital nasional berupa terciptanya bagian dari layanan administrasi pemerintahan pemerintah digital terintegrasi. Indeks reformasi hukum dalam proses finalisasi menurut variabel IV yaitu tingkat penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundangan-undangan terkait terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN.
Sistem dan aplikasi yang dikelola dapat dilihat melalui website “bphn.jdihn.go.id”, “Portal jdihn.go.id”, dan dapat mengunduh aplikasi JDHIN berbasis android di google play. Selain itu, untuk mengetahui informasi JDIHN secara berkala, terbaru, dan teraktual dapat dilihat di:
1. Instagram : @jdihnindonesia
2. Twitter : @jdihnindonesia
3. Facebook : JDIH Nasional dan Jdihn Indonesia



Tinggalkan Balasan